SAKIP

  1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan  realisasinya. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi x 100 %
    Target  

 

  1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Capaian Indikator Kinerja = Target – (Realisasi – Target) x 100 %
    Target  

Atau

Capaian Indikator Kinerja = (2 x Target) – Realisasi x 100 %
    Target  

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan skala ordinal, yaitu :

 

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Kriteria Keterangan
91%≤100% Sangat Tinggi  
76%≤90% Tinggi  
66%≤75% Sedang  
51%≤65% Rendah  
≤ 50% Sangat rendah  

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Sasaran = Jumlah Indikator x Rata-rata Capaian  Indikator x 100 %
    Jumlah Indikator  

 

  1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada RPJMD yang ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor  37  Tahun 2017 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Banjarnegara.

Ke  2 (dua)  sasaran tersebut selanjutnya diukur  dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2018 menunjukkan sebanyak  4 (empat) indikator

telah dicapai dengan kriteria sangat tinggi, 1 (satu) indikator tercapai dengan kriteria tinggi.

  1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dari capaian kinerja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :     Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Analisis capaian kinerja pada sasaran 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

  1. Survey Kepuasan Masyarakat
  2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

 

  1. Survey Kepuasan Masyarakat
  1. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja survey kepuasan masyarakat tercapai dengan nilai 81,60, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

 

REALISASI

2018

 

CAPAIAN

(%)

Survey Kepuasan Masyarakat 78 81,60 104,61

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 Survey Kepuasan Masyarakat  tercapai  melampaui target  yang ditetapkan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

 

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa  SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur, dimana perolehan hasil survey di setiap unsur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Hasil Kuesioner Evaluasi Layanan

 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR PELAYANAN KINERJA UNSUR PELAYANAN BOBOT (3)*(5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Persyaratan Pelayanan 3,24 BAIK 0,111 0,36
2 Sistem, mekanisme dan prosedur 3,15 BAIK 0,111 0,35
3 Waktu Pelayanan 2,90 BAIK 0,111 0,32
4 Biaya/tarif pelayanan 3,59 SANGAT BAIK 0,111 0,40
5 Produk layanan 3,27 SANGAT BAIK 0,111 0,36
6 Kompetensi pelaksana 3,28 SANGAT BAIK 0,111 0,36
7 Perilaku pelaksana 3,43 SANGAT BAIK 0,111 0,38
8 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan   3,33 SANGAT BAIK 0,111 0,37
9 Sarana dan prasarana 3,22 BAIK 0,111 0,36
Nilai Indeks   3,26
NILAI IKM   81,60
Mutu pelayanan   A
Kinerja unit pelayanan   Sangat Baik

 Dari sembilan unsur tersebut nilai paling rendah ada pada unsur waktu pelayanan dengan nilai 2,90. Hal ini disebabkan karena :

  1. Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap standar pelayanan sesuai kebutuhan pelayanan;
  2. Sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran belum seluruhnya memenuhi standar.
  3. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA REALISASI
2014 2015 2016 2017 2018
Survey Kepuasan Masyarakat 63,55 68,36 67,44 75,70 81,60

Jika digambarkan dengan chart sebagai berikut :

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif dari tahun ketahun.  Hal ini menggambarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

 2022

REALISASI

2018

CAPAIAN

(%)

Survey Kepuasan Masyarakat 96 81,60 85

Indikator kinerja telah mencapai 85% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD atau dapat dikatakan memuaskan.

  1. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung/disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
  1. Peningkatan kinerja petugas pelayanan
  2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana administrasi perkantoran
  3. Publikasi standar pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan dapat memahami standar pelayanan untuk masing-masing jenis layanan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat antara lain :

  1. Pelaksanaan survey dilakukan secara manual sehingga responden masih bisa dipengaruhi oleh pihak lain.
  2. Komitmen pimpinan perangkat daerah masih kurang begitu peduli.
  3. Hasil survey kepuasan masyarakat belum dijadikan umpan balik untuk peningkatan pelayanan publik.

Terhadap kendala tersebut langkah dan strategi yang akan dilakukan adalah dengan membangun aplikasi survey kepuasan masyarakat, menjadikan hasil survey sebagai dasar penganggaran.

  1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya atas pencapaian kinerja ini dianggarkan melalui penyediaan bahan logistik kantor melalui yaitu penggandaan kuesioner untuk kegiatan survey kepuasan kepada masyarakat dalam hal ini kepada pemohon yang disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Indikator kinerja survey kepuasan masyarakat dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program sebagai berikut:
  3. Program pelayanan administrasi perkantoran
  4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  6. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;

Output kegiatan ini berupa nilai survey kepuasan masyarakat.

 

  1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
    1. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah tercapai dengan nilai B, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

(%)

REALISASI

2018

(%)

CAPAIAN

(%)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) CC

 

 

B

 

 

135,22

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukur indikator kinerja melalui penilaian  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 tahun 2015, dengan beberapa komponen penilaian yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi internal dan Pencapaian Kinerja.  Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Sebagaimana dalam  Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Nomor: 700/12/LHE/2018 tanggal 27 September 2018, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2017.

 

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu 2016 dan 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA REALISASI

(%)

2014 2015 2016 2017 2018
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) C CC B

         Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif dari tahun ke tahun.

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya meningkat sampai pada level B. Dimana pada sebelumnya yaitu evaluasi AKIP tahun 2017 perolehan nilai SAKIP hanya 52,88 dengan kategori CC  atau cukup menjadi 67,61 dengan kategori B atau Baik, pada evaluasi AKIP 2018.

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

 2022

(%)

REALISASI

2018

(%)

CAPAIAN

(%)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) B B 100

Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah  100%. Pencapaian nilai  B ini merupakan peningkatan  dari tahun-tahun sebelumnya yang nilainya adalah CC.

  1. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya serta berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meskipun capaian realisasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi masihbanyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi.

Upaya untuk perbaikan yang telah kami lakukan antara lain :

  1. Penyusunan Renstra tahun 2017-2022 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang berorientasi pada hasil yang ingin diwujudkan sesuai dengan isu-isu strategis OPD.
  2. Telah menyajian IKU dan telah ditetapkan dengan baik melalui keputusan kepala dinas yang meliputi indicator sasaran sampai pada indicator kegiatan.
  3. Dindukcapil telah menetapkan target kinerja jangka menengah dalam Renstra untuk setiap indicator kinerja sasaran dan dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan disajikan dalam laporan pengukuran kinerja tiap triwulan.        
  4. Perumusan program dan kegiatan pada renstra telah melalui mekanisme cascading sehingga dapat diukur kontribusi program/ kegiatan untuk mencapai tujuan/ sasaran/ hasil program/ hasil kegiatan yang direview secara berkala melalui laporan pengukuran kinerja dan laporan kinerja yang disusun pada akhir tahun anggaran. Dindukcapil juga telah
  5. Melaksanakan review secara berkala atas dokumen Renstra tidak hanya jika terjadi perubahan SOTK saja, tetapi juga mengakomodir setiap perubahan kebijakan, isu strategis, perubahan indikator kinerja dan target jangka menengah serta rekomendasi APIP terkait perbaikan sistem maupun dokumen perencanaan
  6. Dokumen renstra telah selaras dengan RPJMD dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan baik melalui perjanjian kinerja, pengukuran kinerja maupun laporan kinerja. Renstra Dindukcapil akan dijadikan acuan perencanaan kinerja tahunan.

 

  1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat dilihat dari efisiensi penggunaan dana pada kegiatan  penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan AKIP sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penyerapan sebesar 14.655.000,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan efisiensi anggaran sebesar 2,3 % dari total anggaran yang disediakan.
  2. Indikator tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Sasaran 2 :     Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara

 Analisis capaian kinerja pada sasaran 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :

  1. Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk)
  2. Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
  3. Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

 

  1. Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk)
  2. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) tercapai sebesar 75,56%, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

(%)

REALISASI

2018

(%)

CAPAIAN

(%)

Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) 92 75,56 82,34

 

Realisasi sebesar 75,56 dihitung dari rata-rata prosentasi perhitungan kepemilikan ktp elektronik, kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun, dan percetakan akta-akta pencatatan sipil selain akta kelahiran.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018, prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) belum tercapai  sesuai target  yang ditetapkan. Dikarenakan kegiatan percetakan Kartu Identitas Anak (KIA) belum dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu diukur dengan indikator kinerja secara berkala. Indikator yang dimaksud adalah indikator yang mengukur kinerja  tentang Administrasi Kependudukan (adminduk).

Sesuai UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud  Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan terdiri dari kepengurusan ktp elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran dan akta-akta pencatatan sipil lainnya selain akta kelahiran.

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA REALISASI

(%)

 

2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) 75,56

Belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena penetapan indikator ini disesuaikan dengan target RPJMN 2015-2019, selain itu juga menyesuaikan dengan indikator kinerja program pemerintah lainnya seperti Pencanangan Kampung KB, kabupaten Layak Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Nasional (RANHAM) yang merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

 2022

(%)

REALISASI

2018

(%)

CAPAIAN

(%)

Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) 96 75,56 78,70

Indikator kinerja telah mencapai 85% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD atau dapat dikatakan sangat baik.

  1. Keberhasilan/Kegagalan indikator kinerja ini didukung/disebabkan oleh beberapa hal yang mencakup kepengurusan dokumen adminduk seperti KTP EL, KK, KIA, dan akta kelahiran 0-18 tahun, akta-akta pencapil selain akta kelahirana, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan dalam  meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman ktp el yang operasionalnya didukung anggaran dari pusat melalui DAK;
  2. Melaksanakan himbauan dari Kementrian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan wajib ktp yang belum perekaman ktp el agar para operator dapat melakukan perekaman ke kecamatan-kecamatan terutama para lansia, disabilitas, dll;
  3. Meningkatkan peran serta pejabat kecamatan khususnya camat dalam memberikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum rekam ktp dan memenuhi dokumen kependudukan.
  4. Perubahan kebijakan sejak tahun 2013 yang berpengaruh sampai saat ini bahwa bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan sehingga memudahkan pemohon dan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan sosialisasi terus-menerus dan jemput bola melalui program pembuatan akta masal;
  5. Melaksanakan program jemput bola ke sekolah-sekolah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mendata siswa-siswi yang belum memiliki akta kelahiran;
  6. Melaksanakan program “AKTA SEHARI JADI” bagi bayi usia 0-6 bulan apabila orangtua datang sendiri ke kantor;
  7. Melaksanakan pelayanan Massal yang mudah, cepat, tepat untuk mengurus akta kelahiran di Dindukcapil melalui pendaftaran di Desa dalam hal ini ditangani oleh kasi pelayanan desa.
  8. Membentuk tim lintas sektor pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun yang terbentuk melalui surat keputusan yang terdiri dari personel desa, kecamatan sampai kabupaten.

Hambatan dalam pencapaian kinerja indikator ini dikarenakan antara lain ;

  1. Adanya pending dokumen kepengurusan akta karena persyaratan pemohon tidak lengkap dan atau data meragukan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut;
  2. Kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk mengurus akta kelahiran ada istilah ‘nek ra butuh ya ra ngurus’.
  3. Kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kartu keluarga dan ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat kartu keluarga serta masih banyak yang belum paham mengurus pembaharuan elemen data pada KK.
  4. Jaringan koneksi data server SIAK antara Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dan server Kemendagri sering mengalami gangguan sehingga menghambat percetakan Kartu Keluarga.
  5. Topografi wilayah Banjarnegara yang luas dan jauh apabila mengurus akta kelahiran langsung ke Kantor Dindukcapil karena memerlukan waktu, tenaga bahkan biaya transportasi yang tidak murah;
  6. Hambatan di atas menjadikan masyarakat menggunakan jasa titip hal ini dapat menjadi sebab dokumen akta pending/ tidak dapat dicetak karena persyarakatan dokumen masih kurang/ data dukung meragukan dan pihak yang dititipi tidak menyampaikan hal tersebut kepada si penitip.
  7. Belum tersedianya blanko KIA serta sarana prasarana yang mendukung mengingat sebagai kebijakan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, kebijakan ini membutuhkan sarana-prasarana modern untuk menunjang dalam proses pengimplementasian kebijakan. Sarana prasarana tersebut dimulai dari program aplikasi (software) yang berstandar nasional, database yang mampu mengolah data dengan jumlah tinggi secara cepat, perangkat komputer yang berkemampuan tinggi, perangkat printer, serta infrastruktur jaringan komunikasi data melalui internet. Hal ini dikarenakan  kebijakan dana dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak diperuntukkan KIA, oleh sebab itu harus mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan untuk pengadaan Blanko KIA sehingga keterlambatan kesediaan blanko menjadi tidak dapat memenuhi target percetakan KIA di tahun 2018.

Namun kendala-kendala tersebut di atasi melalui kerjasama dan kordinasi secara berjenjang baik  pemerintah pusat, daerah, kecamatan maupun desa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan akta-akta pencapil selain akta kelahiran diantaranya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengurus dokumen pencatatan sipil mengingat pencapaian indikator ini disebabkan oleh sangat rendahnya pemohon akte pencapil sebagai contoh akta kematian disebabkan akte kematian belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kematian seseorang oleh lembaga Pemerintah maupun lembaga swasta, tingkat kesadaran penduduk untuk mengurus akta-akta pencapil masih rendah, sehingga perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan tertib administrasi kependudukan. Kepengurusan akta-akta pencatatan sipil diproses secara bertahap dari tingkat desa sampai kabupaten melalui proses verifikasi persyaratan dokumen kepengurusan akta sehingga akan mengurangi dokumen kependudukan pending. Peran serta pejabat desa dan kecamatan untuk selalu mensosialisasi penggunaan dan manfaat akta-akta pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan.

  1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Untuk melaksanakan pencapaian indikator ini, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Sarana dan prasarana yang mendukung sudah cukup baik, sumber daya manusia juga sudah cukup baik, alokasi anggaran didukung dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.056.452.000 terealisasi Rp. 1.550.550.006 (75%), dengan efisiensi 24,6%. Anggaran tersebut juga digunakan untuk dokumen dan operasional dalam kepengurusan dokumen kependudukan lainnya untuk kegiatan jemput bola dan sosialisasi kebijakan kependudukan.

  1. Indikator kinerja Prosentase penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada program penataan administrasi kependudukan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu serta pemrosesan dan penyelesaian akta-akta pencatatan sipil.

 

  1. Prosentase pembangunn dan pengoperasian SIAK secara terpadu

a.. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu tercapai sebesar 100, dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET

%

REALISASI

%

CAPAIAN

(%)

Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

 

100 100 100

Pencapaian itu diperoleh 100 % karena dalam rangka memberikan pelayanan dokumen adminduk, jaringan SIAK berperan utama dalam membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan standar yang diperlukan bahkan pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan perkembangan versi yang setiap tahun mengalami peningkatan. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA REALISASI
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 100 100 100 100 100

 

Apabila dibandingkan antar target dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) setiap tahun dapat dikatakan berhasil 100% karena pengelolaan SIAK dilakukan secara continue dengan anggaran yang cukup.

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET

 2022

REALISASI

2018

CAPAIAN

(%)

Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

 

100 100 100

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah telah mencapai 100%, karena perkembangan sistem informasi administrasi kependuduan selalu di upgrade mengikuti perubahan di pusat.

  1. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung/disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    1. sistem di upgrade terus menerus mengikuti perkembangan pusat dan disosialisasikan ke kecamatan-kecamatan;
    2. mempersiapkan SDM untuk mengikuti diklat penggunaan siak terbaru;
    3. optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.

Namun dalam pelaksanaannya tentu saja menghadapi kendala diantaranya :

  1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih belum bersinergi dan terintegrasi baik dengan kabupaten/kota lainnya maupun secara nasional;
  2. Kurangnya pegawai yang cakap dan handal dalam pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) membutuhkan pembangunan sarana-prasarana yang modern untuk menunjang dalam proses pengimplementasian kebijakan. Sarana prasarana tersebut dimulai dari program aplikasi (software) yang berstandar nasional, database yang mampu mengolah data dengan jumlah tinggi secara cepat, perangkat komputer yang berkemampuan tinggi, perangkat printer, serta infrastruktur jaringan komunikasi data melalui internet dan frekuensi radio untuk proses transaksi data secara online.

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil masih jauh dari ideal arti ideal disini masih belum memenuhi standar sesuai dengan Permendagri no. 25 tahun 2011. Adapun kondisi perangkat SIAK terlampir dalam laporan ini.

Diketahui bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan antara lain:

  1. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  2. Penerbitan NIK Nasional.
  3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan publik lainnya.
  4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), adalah :

  1. Tersedianya sarana prasarana komputer untuk masing masing bidang dengan jumlah minimal yaitu 8 unit computer dan 8 unit printer di setiap bidang;
  2. Meningkatkan pemeliharaanpada jaringan komunikasi data berupa tower pemancar dan jaringan internet di seluruh kecamatan;
  3. Dilakukan sosialisasi minimal 1 tahun sekali terkait dengan SIAK;
  4. Penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan setiap ada perubahan/update aplikasi SIAK;
  5. Peningkatan kemampuan SDM  minimal 6 bulan sekali;
  6. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan barang modal yang mendukung pengoperasian SIAK;

 

  1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara menggunakan anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.056.452.000 terealisasi Rp. 1.550.550.006 (75%), dengan efisiensi 24,6%.

 

  1. Indikator kinerja Prosentase pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

dicapai melalui Program penataan administrasi kependudukan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja melalui kegiatan Pemeliharaan perangkat SIAK, dengan alokasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini.

 

  1. Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat
  2. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat tercapai 100, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat

 

100 100 100

Indikator ini mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan karena meningkatnya pelayanan publik pada masyarakat termasuk menyediakan layanan akses informasi seputar kependudukan kepada masyarakat, pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat berjalan dengan baik.

 

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA REALISASI
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat 100 100 100 100 100

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend)  meningkat apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan akses informasi kependudukan kepada publik setiap tahun dapat dikatakan berhasil 100% karena pengelolaan sistem informasi kependudukan dilakukan secara continue dengan anggaran yang cukup.

 

  1. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET

2022

(%)

REALISASI

2018

(%)

 

CAPAIAN

(%)

Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat 100 100 100

Berdasar tabel di atas indikator Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat jika dibandingkan dengan target RPJMD sudah mencapai 100% hal ini dikarenakan kerjasama dan koordinasi yang baik antar personel yang menangani data dan sistem akses kependudukan untuk masyarakat.

 

  1. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung/disebabkan oleh beberapa output yang berhasil dikelola dengan baik seperti jumlah server, komputer dan jaringan database SIAK online yang terpelihara dicapai melalui kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK yang outputnya berupa komputer, server dan jaringan database kependudukan untuk pelayanan KTP dan KK yang terpelihara. Disamping itu, indikator kinerja sasaran yang berupa “Jumlah informasi masyarakat yang tersedia ” dicapai melalui kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu yang outputnya berupa jumlah buku profil kependudukan, buku data kependudukan, Jumlah media informasi (cetak dan elektronik) pelayanan adminduk, Jumlah database kependudukan yang terupdate dan tersedia SMSnya informasi dan pengaduan layanan kependudukan dan capil terintegrasi website layanan.

 

Kendala Infrastruktur dalam Penerapan Sistem Informasi Kependudukan sebagai kebijakan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.  Kebijakan pemerintah yang selalu berubah, mengharuskan sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sampai pada tingkat kecamatan. Dalam penerapan SIAK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dibantu oleh operator SIAK kecamatan yang diberi honor setiap bulan sesuai dengan standarisasi pembiayaan melalui APBD. Sampai saat ini masih dikeluhkan minimnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sistem informasi, seperti pengadaan mesin printer maupun pembangunan tower.

 

  1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat digambarkan bahwa dalam rangka mendukung capaian kinerja tersebut dengan melaksanakan Program penataan administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini dari APBD pada tahun 2018 sebesar Rp. 180.000.000,00 yang berasal dari dana DAK.

 f. Indikator kinerja Prosentase pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat dicapai melalui Program penataan administrasi kependudukan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja secara umum melalui kegiatan Pemeliharaan perangkat SIAK, kegiatan lain seperti Penyusunan Profil Kependudukan, tersusunnya Profil Kependudukan dan  tersedianya data perkembangan kependudukan berdasarkan aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara, kegiatan sosialiasi kebijakan kependudukan, yaitu kegiatan yang sebagai upaya dinas memberikan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik melalui tatap muka, berupa sosialisasi  peningkatan Kesadaran Masyarakat akan arti Pentingnya Administrasi Kependudukan (Tertib Administrasi) merupakan program dari kebijakan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, dan pencatatan akta capil, dengan sasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasikependudukan yang diwujudkan dengan kegiatan berupa penyuluhan Administrasi kependudukan.